Kritik Sosial: Lesunya Gerakan Mahasiswa dalam Bayang-Bayang Kebijakan Pro-Elite dan Oligarki

Artikel opini kritik sosial mengenai lesunya peran organisasi kemahasiswaan di tengah kebijakan pro-elite dan dominasi oligarki.

(Ilustrasi 3D mahasiswa turun aksi protes kebijakan pro-elite dan oligarki)

PortalJatim24.com - Opini & Kritik Sosial - Mahasiswa, dalam sejarah panjang republik ini, telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka bukan hanya penuntut ilmu, tetapi juga pembawa obor perubahan sosial. Gerakan mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan absolut dan menjadi motor utama dalam meruntuhkan rezim Orde Baru.

Namun kini, ketika masyarakat kembali dicekik oleh kebijakan-kebijakan elitis yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, suara mereka justru menghilang dari ruang perdebatan nasional. Lesunya organisasi kemahasiswaan dalam merespons situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah mahasiswa telah kehilangan relevansi perjuangannya?

Kritik Inti terhadap Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan hari ini, dalam banyak kasus, justru terjebak dalam rutinitas seremonial dan pencitraan semu. Banyak dari mereka lebih sibuk mengurusi kegiatan internal, kompetisi, dan perebutan jabatan struktural ketimbang menyuarakan keresahan rakyat. Budaya kritis perlahan tergantikan oleh budaya pragmatis.

Lebih ironis lagi, beberapa organisasi mahasiswa kini menjelma menjadi perpanjangan tangan birokrasi kampus atau bahkan kekuatan politik tertentu. Dalam banyak forum publik, keberadaan mereka nyaris tak terdengar, terutama saat rakyat menuntut keadilan atas isu-isu seperti kenaikan harga bahan pokok, kerusakan lingkungan akibat tambang legal, atau penggusuran demi kepentingan korporasi.

Data dan Fakta

1. Penurunan Aksi Kolektif

   Laporan dari Aliansi Nasional Reformasi Pendidikan (2024) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan tajam jumlah aksi unjuk rasa yang melibatkan organisasi mahasiswa secara resmi. Dari rata-rata 150 aksi per tahun pada 2015–2020, kini turun menjadi hanya 47 aksi di tahun 2024, dan mayoritas dilakukan oleh individu atau komunitas luar kampus.

2. Oligarki dalam Kebijakan Publik

Studi dari Indonesian Center for Law and Policy Studies (ICLPS, 2025) menunjukkan bahwa lebih dari 65% kebijakan strategis nasional di bidang energi, pendidikan, dan infrastruktur dikendalikan oleh kelompok usaha besar yang memiliki keterkaitan langsung dengan elite politik nasional.

3. Apatisme Mahasiswa

Survei nasional LIPI tahun 2025 mengungkapkan bahwa 71% mahasiswa merasa bahwa aktivitas organisasi hanya “formalitas dan tidak berdampak pada masyarakat luas”. Hanya 12% yang terlibat aktif dalam advokasi sosial.

Analisis Sosial-Politik

Lesunya gerakan mahasiswa hari ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari gabungan faktor struktural dan kultural. Secara struktural, kampus sebagai institusi cenderung membungkam gerakan kritis dengan dalih menjaga nama baik universitas. Aktivitas mahasiswa yang bersifat politis kerap dianggap melanggar aturan internal dan berpotensi “mengganggu stabilitas”.

Secara kultural, mahasiswa saat ini dibentuk dalam era digital yang cenderung individualistik, pragmatis, dan konsumtif. Pergeseran dari budaya kolektif ke budaya kompetisi personal menyebabkan solidaritas sosial melemah. Sementara itu, negara dan elite politik semakin lihai memanfaatkan kekuasaan ekonomi untuk membungkam suara-suara alternatif.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kooptasi politik yang menjangkiti sebagian organisasi mahasiswa. Dengan janji bantuan dana, fasilitas, hingga akses karier, sebagian pimpinan mahasiswa lebih memilih jalan kompromi dibanding konfrontasi terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.

Solusi dan Seruan Publik

Organisasi mahasiswa harus disadarkan kembali pada fungsi historis dan ideologisnya: sebagai penyeimbang kekuasaan dan penyambung lidah rakyat. Beberapa langkah berikut perlu diprioritaskan:

1. Revitalisasi pendidikan politik kritis di internal ormawa, bukan hanya sekadar pelatihan kepemimpinan formal.

2. Membentuk front bersama lintas kampus dan komunitas sipil dalam menghadapi kebijakan yang pro-elite dan merugikan publik.

3. Mandiri dalam pendanaan dan wacana agar tidak mudah disetir birokrasi atau kepentingan politik.

4. Merebut ruang digital dengan konten advokasi berbasis riset, bukan sekadar dokumentasi kegiatan.

Gerakan mahasiswa harus dibangun dari bawah, dari kesadaran kolektif bahwa perubahan tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keberanian melawan sistem yang timpang.

Penutup: Saatnya Mahasiswa Bangkit, Bukan Bersembunyi

Bangsa ini sedang menuju jurang ketimpangan sosial yang makin dalam. Ketika rakyat kecil menjerit karena tanah mereka digusur, hak mereka dikorbankan, dan suara mereka diabaikan, ke mana mahasiswa? Jika organisasi kemahasiswaan hari ini hanya menjadi lembaga seremonial tanpa keberanian, maka mereka telah mengkhianati sejarah panjang perjuangan kampus.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangunkan. Mahasiswa harus kembali menjadi batu penjuru perubahan. Bukan hanya lewat orasi dan aksi, tetapi melalui kerja nyata yang berpihak pada mereka yang tertindas. Sebab jika hari ini mereka diam, maka besok sejarah akan mencatat: mahasiswa pernah ada, tapi tak berdaya.

Publisher/Penulis:[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]