Prabowo: DPR Akan Cabut Tunjangan dan moratorium Keluar Negeri, Tuntutan Rakyat Lainnya Bagaimana ?
 |
| (Ilustrasi Prabowo konferensi pers dengan latar demo tidak terkendali) |
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat bersama para ketua umum partai politik, pimpinan DPR, MPR, serta sejumlah tokoh penting di Istana Merdeka, Minggu (31/8).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Baca Berita Lainnya: Demo Yogyakarta Memakan Korban: Mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama Gugur, Begini Kronologi Lengkapnya.
Prabowo Desak DPR Buka Dialog dengan Rakyat
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan agar DPR tidak menutup diri dari kritik dan aspirasi rakyat. Ia meminta pimpinan legislatif untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan masyarakat.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, segala bentuk tuntutan yang berkembang di masyarakat dapat disalurkan melalui delegasi resmi ke DPR RI.
Gelombang Tuntutan Publik: Dari Jalanan hingga Media Sosial
Keputusan pemerintah ini muncul di tengah derasnya kritik masyarakat terhadap DPR pasca insiden tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa.
Gelombang kemarahan rakyat kemudian meluas ke ranah digital dengan tersebarnya 11 tuntutan rakyat yang viral sejak Jumat (29/8/2025) malam. Tagar #11TuntutanRakyat dan #AffanKurniawan bahkan sempat trending di media sosial X (Twitter).
Baca Juga: Jusuf Kalla Kritik Ucapan DPR yang Picu Demo, Mahfud MD Singgung “Serakahnomics”
Berikut poin-poin utama tuntutan rakyat yang beredar:
-Sahkan RUU Perampasan Aset.
-Pecat anggota DPR yang menghina rakyat dan audit harta kekayaan oleh KPK.
-Reformasi DPR: audit transparan anggaran Rp9,9 triliun, hapus fasilitas istimewa, hingga siaran sidang secara live.
-Turunkan gaji DPR maksimal lima kali UMR.
-Audit BUMN secara menyeluruh.
-Batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
-Adili pembunuh Affan Kurniawan dan jamin kehidupan keluarganya.
-Naikkan gaji guru sebagai bentuk penghormatan pahlawan bangsa.
-Reformasi Polri agar berpihak pada rakyat.
-Warganet menegaskan, DPR diberi waktu 7 hari untuk menjawab tuntutan tersebut, atau berpotensi menghadapi gelombang aksi lanjutan.
Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Tekanan publik juga memicu reaksi dari partai politik. Sejumlah kader DPR RI resmi dinonaktifkan menyusul kecaman masyarakat.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sementara itu, artis sekaligus politisi PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya, juga dicopot dari jabatannya.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya partai untuk meredam kemarahan rakyat sekaligus merespons cepat dinamika politik pasca-aksi unjuk rasa.
Rapat Darurat di Istana Merdeka
Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dihadiri sejumlah ketua umum partai besar, di antaranya Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), serta perwakilan Demokrat, PKS, dan pimpinan lembaga legislatif.
Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa lagi menutup mata terhadap keresahan rakyat.
Kesimpulan
Langkah Presiden Prabowo yang mendesak DPR mencabut tunjangan dan moratorium kunjungan luar negeri dinilai sebagai langkah awal meredakan krisis kepercayaan publik. Namun, tuntutan rakyat yang kini viral masih menuntut jawaban konkret dari parlemen dalam waktu dekat.
Apakah DPR mampu memenuhi harapan rakyat dan mengembalikan kepercayaan publik? Jawaban itu akan ditentukan dalam 7 hari ke depan.
Publisher:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
