Pengalihan Empat Pulau Aceh ke Sumut, Dinilai Sarat Kepentingan Politik Dinasti, Analis Sebut Mendagri Tito Patut Dicurigai
 |
| (Dua tokoh nasional Indonesia dengan latar pulau tropis, berpakaian formal dan santai) |
PortalJatim24.com - Terkini. Polemik pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara kembali memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Analis politik dan Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai keputusan ini sarat akan kepentingan politik dinasti yang melibatkan nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa terkait dengan pencaplokan pulau tersebut saya kira ini memang patut dicurigai karena untuk daerah kepulauan, Indonesia sangat kaya dengan minyak dan gas bumi,” ujar Fadhli saat diwawancarai Inilah.com, Minggu (15/6/2025).
Ia mencurigai bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menetapkan pemindahan empat pulau tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak. “Kalau keputusan Mendagri diambil secara sepihak tanpa melibatkan stakeholder dari Aceh, maka sangat wajar jika publik menganggap ini sarat kepentingan,” lanjutnya.
Baca Juga: Jelas UU dan Putusan MK Melarang Tambang di Pulau Kecil, Kenapa di Raja Ampat Tetap Berlangsung?
Langkah Mendagri Dinilai Melangkahi Hukum
Menurut Fadhli, proses pengalihan wilayah seharusnya tidak mengabaikan keterlibatan pemangku kepentingan lokal maupun tokoh masyarakat yang memahami sejarah serta kondisi geopolitik wilayah tersebut.
“Begitu terburu-burunya Mendagri mengambil keputusan ini, seolah-olah mengalahkan undang-undang yang lebih tinggi. Ini menjadi pertanyaan besar,” ujar Fadhli.
Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah semata, tetapi juga menyangkut potensi ekonomi besar di kawasan tersebut yang diyakini kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi.
Dugaan Afiliasi Politik dan Kepentingan Dinasti
Fadhli juga menggarisbawahi bahwa kedekatan antara Tito Karnavian dengan Jokowi menimbulkan kecurigaan akan keberpihakan. “Tito adalah bagian dari rezim Jokowi yang kemudian masih bertahan di kabinet Prabowo. Jadi kalau masyarakat menilai Tito sebagai kepanjangan tangan dari Jokowi, itu masuk akal,” katanya.
Ia menilai bahwa dukungan Mendagri kepada Bobby Nasution dalam kasus ini bisa mengarah pada penguatan kepentingan politik dinasti. “Tito menunjukkan keberpihakannya pada Bobby. Ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang perlu dicermati,” tandas Fadhli.
Seruan Transparansi dan Evaluasi Nasional
Fadhli menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap kebijakan ini serta mendesak DPR dan lembaga pengawas untuk segera turun tangan. “Keputusan seperti ini jangan hanya dilihat sebagai administrasi semata. Harus dilihat apakah ada potensi konflik kepentingan di baliknya,” pungkasnya.
Langkah cepat dan transparan dinilai krusial untuk menghindari kecurigaan publik yang makin meluas. Ia juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dalam meninjau kembali keputusan yang menyangkut kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Kesimpulan
Polemik pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak transparan dan berpotensi melanggar hukum. Kecurigaan publik terhadap kepentingan politik dinasti semakin kuat karena melibatkan aktor-aktor politik penting dari lingkaran kekuasaan. Pemerintah pusat diminta bersikap adil, transparan, dan mengedepankan kedaulatan rakyat dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah dan sumber daya nasional.
