Kajian Kritis: Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Masih Tinggi Meski Ekonomi Meningkat?

Kajian kritis terbaru 2025 tentang kemiskinan di Indonesia: mengapa angka kemiskinan masih tinggi meski ekonomi meningkat. Analisis data BPS 2024.

(Ilustrasi kemiskinan di Indonesia meski ekonomi tumbuh 2025)

PortalJatim24.com - Opini - Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,11% (year on year). Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian masih tumbuh, meskipun di tengah tantangan global.

Namun, pertanyaan besar muncul: mengapa angka kemiskinan masih tetap tinggi? Menurut data BPS (2024), jumlah penduduk miskin Indonesia masih sekitar 9,36% atau 25,22 juta orang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh semua lapisan masyarakat.

Data Terkini Kemiskinan di Indonesia (2024–2025)

-Jumlah penduduk miskin: 25,22 juta orang (BPS, Maret 2024).

-Tingkat ketimpangan (Gini Ratio): 0,388 (relatif stagnan sejak 2022).

-Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,79 pada 2024 (naik tipis dari 74,39 di 2023).

Menurut World Bank (2024), meski angka kemiskinan ekstrem (di bawah $2,15 per hari) menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada kemiskinan menengah (vulnerable poverty) yang rentan jatuh miskin kembali akibat guncangan ekonomi, bencana, atau kehilangan pekerjaan.

Faktor Penyebab Kemiskinan Tetap Tinggi

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Prof. A. Sonny Keraf, pakar ekonomi-politik, masalah terbesar Indonesia bukan hanya kemiskinan, tetapi juga ketidakadilan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di sektor tertentu (misalnya industri ekstraktif dan finansial), sehingga manfaatnya tidak menyebar.

Contoh: Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya menikmati pertumbuhan cepat, sementara daerah tertinggal di Papua atau Nusa Tenggara masih terjebak dalam kemiskinan struktural.

Kualitas Pendidikan Rendah

Menurut data UNDP 2024, rata-rata lama sekolah di Indonesia masih 8,84 tahun (setara SMP kelas 2). Rendahnya akses dan kualitas pendidikan menyebabkan generasi muda sulit bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.

Kritik terhadap kebijakan:

Meski pemerintah gencar mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, masalah ketimpangan kualitas sekolah antara kota dan desa masih sangat besar. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sering tidak tepat sasaran, dan kualitas guru belum merata.

Keterbatasan Lapangan Kerja Layak

BPS 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,11%, atau sekitar 7,8 juta orang. Walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat, sebagian besar lapangan kerja yang tercipta adalah sektor informal dengan pendapatan rendah tanpa jaminan sosial.

Menurut Dr. Faisal Basri (Ekonom Senior UI):

“Pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak mendorong sektor padat modal ketimbang padat karya. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja produktif sangat lambat.”

Contoh: Pekerja ojek online dan kurir logistik yang jumlahnya melonjak, tetapi mereka masih berstatus informal dan rentan terhadap fluktuasi permintaan.

Kesenjangan Desa–Kota

Data BPS (2024) menunjukkan, tingkat kemiskinan di desa mencapai 12,22%, jauh lebih tinggi dibanding di kota (7,09%). Hal ini mencerminkan ketimpangan pembangunan yang belum tuntas.

Kritik terhadap kebijakan Dana Desa:

Sejak 2015, pemerintah menggulirkan program Dana Desa hingga Rp 539,6 triliun (hingga 2024). Namun, banyak desa masih menggunakan dana untuk infrastruktur dasar (jalan, posyandu, balai desa), belum cukup diarahkan untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Kerentanan Sosial dan Krisis Ekonomi Global

Pandemi COVID-19, krisis pangan global, serta fluktuasi harga energi membuat kelompok rentan mudah jatuh ke jurang kemiskinan.

Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan, 2024):

“Indonesia harus meningkatkan jaring pengaman sosial agar kelompok rentan tidak mudah jatuh miskin akibat guncangan ekonomi global.”

Contoh: Kenaikan harga beras pada awal 2024 menyebabkan inflasi pangan mencapai 7,65%. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat miskin yang 60% penghasilannya digunakan untuk membeli makanan pokok.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Inklusivitas

Meski pemerintah menargetkan pertumbuhan 5–6% per tahun, kebijakan belum cukup menyentuh pemerataan. Investasi asing lebih banyak diarahkan ke sektor padat modal seperti pertambangan, bukan sektor yang menciptakan lapangan kerja luas.

Program Perlindungan Sosial Belum Optimal

Program PKH, BPNT, dan BLT memang membantu, tetapi menurut kajian SMERU Research Institute (2024), bantuan tersebut lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata

Fokus besar pemerintah pada proyek IKN Nusantara dan infrastruktur makro dianggap menyedot banyak anggaran, sementara kebutuhan dasar masyarakat miskin di daerah lain masih belum terpenuhi.

Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran

Menurut data Kementerian Keuangan (2024), subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas. Misalnya, subsidi BBM lebih dinikmati pemilik kendaraan pribadi daripada masyarakat miskin.

Solusi untuk Mengurangi Kemiskinan

-Mendorong Ekonomi Inklusif

Menurut World Bank (2024), Indonesia perlu memperluas akses kredit mikro, koperasi, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati kelompok bawah.

-Reformasi Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah perlu memperkuat program vokasi berbasis industri agar lulusan pendidikan siap kerja.

-Optimalisasi Dana Desa untuk Ekonomi Produktif

Alihkan sebagian dana desa dari infrastruktur ke pemberdayaan UMKM, pertanian modern, dan industri lokal.

-Kebijakan Sosial Berbasis Data Terpadu

Perlu Digitalisasi Data Kemiskinan agar bantuan tepat sasaran. Sistem Satu Data Indonesia harus lebih transparan dan akurat.

-Redistribusi Aset dan Reforma Agraria

Menurut Gunawan Wiradi (Ahli Agraria), masalah struktural kemiskinan di desa tidak akan selesai tanpa reforma agraria. Distribusi lahan yang adil dapat memperkuat ekonomi rakyat kecil.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang meningkat, namun angka kemiskinan masih tinggi karena faktor ketimpangan, rendahnya kualitas pendidikan, lapangan kerja yang terbatas, kesenjangan desa-kota, dan kerentanan sosial-ekonomi.

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung growth-oriented dan belum sepenuhnya pro-poor. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan ekonomi inklusif, reformasi pendidikan, redistribusi aset, serta perlindungan sosial yang lebih kuat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat di angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Publisher/Penulis:

[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]