Kajian Mendalam Dampak Korupsi Terhadap Struktur Sosial dan Kepercayaan Publik

Pelajari dampak korupsi terhadap struktur sosial dan kepercayaan publik di Indonesia. Artikel ini mengulas penyebab, konsekuensi, serta solusi.

(Ilustrasi 3D kartun korupsi merusak kepercayaan publik dan struktur sosial)

PortalJatim24.com - Pendidikan - Korupsi bukan hanya persoalan hukum atau politik, melainkan juga masalah sosial yang merusak sendi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, praktik korupsi telah lama menjadi isu utama yang memengaruhi struktur sosial, keadilan, hingga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut Transparency International 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih stagnan di angka 34/100, yang menunjukkan tingginya potensi korupsi di berbagai sektor.

Artikel ini akan mengulas secara lengkap dampak korupsi terhadap struktur sosial dan kepercayaan publik, termasuk bagaimana masyarakat merasakan ketidakadilan, hilangnya legitimasi pemerintah, serta solusi konkret yang dapat dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Baca Artikel Lainnya: Fenomena Black Campaign Politik di Indonesia: Dampak Sosial pada Masyarakat

Apa Itu Korupsi dan Mengapa Merusak Struktur Sosial?

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya terkait dengan uang, jabatan, atau fasilitas tertentu.

Dari sudut pandang sosiologi, korupsi merusak struktur sosial karena menciptakan ketidakadilan, memperbesar kesenjangan sosial, dan menurunkan moral masyarakat.

Menurut Prof. Robert Klitgaard, pakar tata kelola publik, korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan, diskresi yang berlebihan, dan minimnya akuntabilitas.

Gejala Sosial dari Maraknya Korupsi

Beberapa tanda yang tampak dalam masyarakat akibat korupsi antara lain:

-Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah

-Ketimpangan sosial-ekonomi antara kelompok yang korup dan masyarakat kecil

-Budaya permisif: korupsi dianggap “biasa”

-Melemahnya penegakan hukum

Menurut survei Indikator Politik Indonesia (2023), lebih dari 70% responden menyatakan tidak percaya penuh terhadap lembaga hukum karena isu korupsi.

Dampak Korupsi Terhadap Struktur Sosial

Kesenjangan Sosial yang Semakin Lebar

Korupsi membuat distribusi kekayaan tidak merata. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur malah masuk ke kantong pribadi.

Contoh: Korupsi bansos yang terjadi di masa pandemi membuat masyarakat kecil kehilangan hak dasar mereka.

Pendapat ahli: Menurut Dr. Ariel Heryanto, korupsi memperkuat ketimpangan dan mematikan mobilitas sosial.

Pudarnya Kepercayaan Publik

Masyarakat yang terus-menerus melihat pejabat korup akan kehilangan kepercayaan, baik kepada institusi maupun proses demokrasi.

Contoh: Kasus korupsi di DPR membuat publik skeptis terhadap fungsi legislasi.

Pendapat ahli: Prof. Francis Fukuyama menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi sosial. Jika hancur, negara akan kesulitan menjaga stabilitas politik.

Hilangnya Solidaritas Sosial

Struktur sosial yang sehat membutuhkan rasa solidaritas. Namun, ketika pejabat korupsi, muncul perasaan tidak adil di masyarakat. Akhirnya, solidaritas bergeser menjadi apatisme sosial.

Contoh: Ketika pejabat mengambil dana pembangunan desa, masyarakat kehilangan semangat gotong royong karena merasa hasilnya tidak adil.

Pendapat ahli: Émile Durkheim, sosiolog klasik, menyebut fenomena ini sebagai “anomie” atau hilangnya norma sosial.

Normalisasi Budaya Korupsi

Korupsi yang terus dibiarkan akan dianggap normal oleh masyarakat. Anak muda yang melihat korupsi di lingkungannya cenderung meniru praktik tersebut.

Contoh: “Uang pelicin” di perizinan usaha yang dianggap wajar.

Pendapat ahli: Menurut Prof. Syed Hussein Alatas, budaya korupsi di Asia berkembang karena adanya toleransi sosial yang tinggi.

Tergerusnya Nilai Demokrasi

Korupsi mengancam demokrasi karena memanipulasi proses politik dengan uang. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya bahwa suara mereka membawa perubahan.

Contoh: Politik uang dalam pemilu di daerah membuat calon yang menang bukan berdasarkan kualitas, melainkan kemampuan finansial.

Pendapat ahli: Larry Diamond, pakar demokrasi, menegaskan bahwa korupsi adalah racun utama bagi demokrasi yang sehat.

Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik

Hilangnya Legitimasi Pemerintah

Masyarakat tidak lagi percaya bahwa negara bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurut Samuel Huntington, legitimasi adalah syarat utama stabilitas politik. Tanpa itu, pemerintahan menjadi rapuh.

Menurunnya Partisipasi Politik

Warga menjadi apatis dan enggan ikut serta dalam pemilu atau kebijakan publik.

Contoh: Tingginya angka golput dalam pemilu di beberapa daerah di Indonesia.

Maraknya Gerakan Protes Sosial

Ketidakpuasan publik sering berujung pada demonstrasi besar-besaran, bahkan kerusuhan sosial.

Contoh: Gelombang protes mahasiswa terhadap kasus mega-korupsi di Indonesia.

Solusi Mengatasi Dampak Korupsi

Untuk menjawab pertanyaan pembaca “Bagaimana cara mengurangi dampak korupsi?”, berikut solusi yang dapat ditempuh:

Penguatan Penegakan Hukum

-KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diberi kewenangan penuh.

-Hukuman diperberat untuk pejabat publik.

-Transparansi dan Digitalisasi Layanan Publik

-Sistem digitalisasi (e-procurement, e-budgeting) mengurangi kontak langsung pejabat dan masyarakat.

Pendidikan Anti-Korupsi

Diterapkan sejak sekolah untuk membentuk mental generasi bersih.

Peran Masyarakat dan Media

Whistleblower dan jurnalisme investigatif menjadi pengawas utama.

Reformasi Politik

Meminimalkan politik biaya tinggi untuk mencegah praktik politik uang.

Pendapat ahli: Menurut Dr. Sofian Effendi (pakar tata kelola), pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga unsur: pemerintah yang tegas, masyarakat yang kritis, dan sistem yang transparan.

Kesimpulan

Korupsi memberikan dampak besar terhadap struktur sosial dan kepercayaan publik. Ia memperlebar kesenjangan sosial, menghancurkan solidaritas, menormalisasi praktik tidak etis, serta merusak legitimasi pemerintah.

Namun, melalui penegakan hukum yang kuat, reformasi politik, pendidikan anti-korupsi, dan partisipasi masyarakat, kerusakan sosial akibat korupsi dapat diminimalisir.

Dengan demikian, dampak korupsi terhadap struktur sosial dan kepercayaan publik harus dipandang serius sebagai ancaman terhadap masa depan bangsa.

Publisher/Penulis:

[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]