Minta Amnesti ke Prabowo: Wamenaker Immanuel Ebenezer Malah Dipecat, Tersangka OTT KPK.

 

(sketsa warna semi kartun Noel tersangka kasus KPK dalam tahanan)

PortalJatim24.com - Berita Terkini - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Alih-alih mendapat dukungan, permintaan amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto justru berujung pada pencopotannya dari jabatan wakil menteri.

Baca Berita Lainnya: Buruh Jadi Korban: KPK Tetapkan 11 Tersangka Termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer 

Noel Minta Amnesti Saat Digiring KPK

Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka bersama 10 orang lainnya oleh KPK. Saat digiring ke mobil tahanan dengan rompi oranye, Noel melontarkan pernyataan mengejutkan.

"Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti," kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Noel juga membantah tuduhan KPK terkait pemerasan.

"Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," tegasnya.

Namun, KPK memastikan Noel menerima uang Rp3 miliar dari praktik pemerasan K3, bahkan mendapat hadiah motor Ducati.

Baca Juga: Kasus Korupsi Chromebook Rp9,3 Triliun: Kejari Batu dan Malang Periksa Kepala Sekolah hingga Kadisdik

Prabowo Pecat Noel dari Kabinet

Tak berselang lama, Presiden Prabowo menandatangani keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Noel dari jabatannya.

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai wakil menteri ketenagakerjaan," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi (22/8).

Ia menegaskan pemerintah mendukung proses hukum dan menjadikannya pelajaran bagi seluruh pejabat.

"Kami berharap ini menjadi pembelajaran, terutama bagi anggota kabinet agar bekerja keras memberantas korupsi," tambahnya.

Istana: Prabowo Tidak Akan Membela Koruptor

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo konsisten dalam komitmen antikorupsi.

"Presiden tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada penegakan hukum," kata Hasan, Sabtu (23/8).

Hasan juga mengingatkan bahwa Presiden berulang kali memperingatkan jajarannya untuk bekerja demi rakyat, bukan memperkaya diri.

KPK: Penegakan Hukum Harus Beri Efek Jera

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan kasus Noel menjadi momentum memperkuat efek jera.

"Kita penting melihat kembali esensi penegakan hukum yang memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat," ucapnya (24/8).

Budi menyebut praktik pemerasan K3 sudah berlangsung sejak 2019, dengan biaya resmi Rp275 ribu yang dipatok hingga Rp6 juta per buruh. Dari laporan KPK, total uang hasil pemerasan diperkirakan mencapai Rp81 miliar.

DPR: Tak Ada Pertimbangan untuk Amnesti Noel

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, juga menegaskan bahwa tidak ada alasan memberi amnesti pada Noel.

"Dalam kasus ini, saya tidak melihat ada pertimbangan khusus untuk ditimbang presiden. Apalagi dia adalah wamennya presiden yang punya program memberantas korupsi," kata Hinca (24/8).

Ia menilai perbuatan Noel melukai keadilan publik, terutama buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Kesimpulan

Kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang menjerat Immanuel Ebenezer menegaskan sikap tegas Presiden Prabowo yang tidak kompromi terhadap korupsi. Noel yang semula meminta amnesti justru berakhir dicopot dari jabatan Wamenaker, sementara KPK memastikan kasus ini terus diproses hingga tuntas.

 Publisher:

[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]