MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Soroti Peran Israel dan Dianggap Tak Berpihak pada Palestina
 |
| (Ilustrasi Tokoh MUI soroti Board of Peace dan sikap Indonesia terhadap Palestina) |
Baca Berita Lainnya: Sengketa Tanah Nenek Herlina, Polda Jatim Periksa Saksi RT, RW hingga BPN Dugaan Pemalsuan Dokumen.
MUI Nilai Board of Peace Tidak Berpihak pada Palestina
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar Kiai Cholil melalui akun X pribadinya yang dikutip dari MUI Digital, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sementara dalam keanggotaannya terdapat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang selama ini dikenal melakukan penjajahan terhadap Palestina. Ironisnya, Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
“Dalam penggagasnya Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah, dan tidak ada negara Palestina,” tegasnya.
Soroti Biaya Keanggotaan dan Keanehan Struktural
Selain persoalan keberpihakan, MUI juga menyoroti adanya biaya keanggotaan yang harus dibayarkan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace. Hal ini dinilai semakin memperkuat kejanggalan forum tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” kata Kiai Cholil.
MUI menilai kondisi ini tidak sebanding dengan manfaat strategis yang diperoleh Indonesia, terutama jika forum tersebut justru mengaburkan isu utama penjajahan Palestina.
Baca Juga: PW GP Ansor Jatim Nonaktifkan Ketua Ansor Bondowoso Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp1,2 Miliar
Board of Peace Dinilai Bentuk Neokolonialisme Baru
Sikap serupa disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari neokolonialisme modern yang dikemas dalam narasi perdamaian.
“Isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” tegas Prof. Sudarnoto.
Ia menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan. Menurutnya, setiap inisiatif perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah serta tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, justru berpotensi melanggengkan kolonisasi.
Keterlibatan Israel Dinilai Cacat Mendasar
Prof. Sudarnoto menilai terdapat problem struktural serius dalam Board of Peace. Salah satunya adalah keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban hukum dan moral.
“Keterlibatan Israel sebagai anggota setara merupakan cacat mendasar. Ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Meski demikian, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia, namun mengingatkan pentingnya garis merah yang tegas.
Baca Juga: Bos Maktour Penuhi Panggilan KPK, Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Tambahan 2024
MUI Ingatkan Risiko Legitimasi Moral
MUI memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa sikap yang jelas dapat menjadikan Indonesia legitimasi moral bagi skema internasional yang justru merugikan perjuangan Palestina.
“Indonesia jangan sampai hanya menjadi stempel moral. Alih-alih menghadirkan kemerdekaan Palestina, justru mengabadikan penjajahan,” ujar Prof. Sudarnoto.
Pandangan ini juga mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, yang meminta pemerintah berpikir ulang agar keanggotaan Indonesia tidak menjadi preseden yang merugikan posisi diplomasi nasional.
Perdamaian Sejati Harus Berbasis Keadilan
MUI menegaskan bahwa dalam perspektif Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati, menurut MUI, hanya dapat terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.
“Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” tandas Prof. Sudarnoto.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Penandatanganan tersebut menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang diklaim bertujuan mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Publisher/Red:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
