DPR Soroti Konflik Timur Tengah, Usul Penghentian Sementara Haji 2026 hingga Rute Alternatif Penerbangan.
 |
| (Ilustrasi Kaabah dan konflik Timur Tengah terkait perjalanan haji Indonesia.) |
Usulan tersebut mencuat menyusul meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta jalur penerbangan internasional di kawasan tersebut.
Baca Berita Lainnya: Prabowo Undang Ulama dan Pimpinan Ormas Islam di Istana, Bahas Geopolitik Dunia dan Peran Indonesia.
DPR Usulkan Penghentian Sementara Keberangkatan Haji 2026
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2026 apabila situasi keamanan di Timur Tengah terus memburuk.
Menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan maklumat resmi yang secara tegas menghentikan keberangkatan jemaah haji untuk sementara waktu guna menghindari potensi risiko keamanan.
Marwan menilai eskalasi konflik di kawasan tersebut sulit diprediksi dan dapat membahayakan keselamatan jemaah, baik ketika melakukan perjalanan menuju Arab Saudi maupun saat kembali ke Indonesia.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang mengimbau tidak berangkat. Nyatanya tetap berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Ia juga menyinggung laporan serangan rudal yang mengenai Bandara Internasional Dubai hingga menyebabkan kerusakan pada salah satu gedung terminal utama. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap jalur penerbangan internasional.
Opsi Rute Penerbangan Haji Dialihkan Melalui Afrika
Selain mengusulkan penghentian sementara, Marwan juga meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif apabila jemaah haji tetap diberangkatkan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengubah rute penerbangan agar tidak melintasi wilayah yang terdampak konflik.
Ia mengusulkan agar penerbangan jemaah haji dialihkan melalui wilayah Afrika untuk meminimalkan potensi risiko keamanan di jalur udara Timur Tengah.
Menurut Marwan, skenario tersebut perlu dikaji bersama berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, penyedia layanan akomodasi, serta otoritas terkait di Arab Saudi.
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama menunggu keberangkatan. Harus ada alternatif, misalnya penerbangan dibelokkan dari Afrika,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, perubahan skema perjalanan haji juga akan berdampak pada aspek keuangan penyelenggaraan ibadah haji, mengingat sejumlah layanan seperti penerbangan, hotel, konsumsi, dan layanan Masyair di Armuzna telah dibayar sebelumnya.
Karena itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan dengan aman.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ali Khamenei, Indonesia Akan Evaluasi Posisi dalam BoP ?
DPR Optimistis Haji Tetap Berjalan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan optimisme bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap dapat berjalan sesuai jadwal.
Ia menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak akan meluas hingga wilayah suci Islam seperti Makkah dan Madinah.
“Untuk rute penerbangan kita serahkan kepada maskapai. Saya melihat potensi konflik tidak akan sampai ke Makkah dan Madinah. Haji harus tetap berjalan sesuai rencana,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (6/3/2026).
Menurutnya, sejumlah kasus jemaah umrah yang tertahan di Arab Saudi terjadi karena menggunakan maskapai yang harus transit di negara-negara tertentu di kawasan Teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Qatar.
Singgih menilai penerbangan langsung menggunakan maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, atau Saudia relatif lebih aman karena tidak membutuhkan transit di negara lain.
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Gangguan Penerbangan Haji dan Umrah
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi gangguan terhadap penerbangan haji maupun umrah akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, perlindungan terhadap jemaah Indonesia harus menjadi prioritas utama negara, baik bagi mereka yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang akan berangkat dalam waktu dekat.
“Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan perlindungan jamaah umrah dan calon jamaah haji Indonesia,” kata Dini dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi, termasuk kantor urusan haji, siap memberikan pendampingan serta respons cepat apabila terjadi situasi darurat.
Selain itu, pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga diminta diperketat agar hak-hak jemaah tetap terlindungi.
“Persiapan haji harus tetap berjalan optimal namun adaptif terhadap perkembangan global. Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh lengah,” ujarnya.
Baca Juga: Putra Ali Khamenei Terpilih Menjadi Pemimpin Tertinggi Iran. Usai Majelis Ahli Gelar Rapat Tertutup
Pemerintah Ikuti Rekomendasi Otoritas Penerbangan
Menanggapi usulan rute alternatif melalui Afrika, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa keputusan terkait jalur penerbangan berada di tangan otoritas penerbangan dan keamanan udara.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah akan mengikuti rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait rute paling aman bagi jemaah haji Indonesia.
“Kami akan mengikuti pertimbangan dan solusi terbaik dari otoritas penerbangan serta keamanan udara Indonesia maupun Arab Saudi,” ujarnya.
Pemerintah pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap mengutamakan keselamatan jemaah di tengah dinamika geopolitik global yang masih berkembang.
Publisher/Penulis:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
