Refleksi Nilai Pancasila Dalam Sosio Politik Indonesia, Untuk Indonesia Bersih dan Berkeadilan 2025

Refleksi nilai-nilai Pancasila adalah proses meninjau ulang, memahami secara kritis, dan menerapkan kembali nilai dasar Pancasila dalam kehidupan.

(Ilustrasi 3D nyata refleksi nilai Pancasila dalam konteks sosio politik Indonesia 2025, bentuk landscape)

PortalJatim24com - Pendidikan - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi ideologi pemersatu bangsa sejak era kemerdekaan. Namun dalam konteks sosio-politik Indonesia modern, refleksi nilai-nilainya kerap kali mengalami tantangan, baik karena degradasi moral elite politik, polarisasi masyarakat, hingga lemahnya keteladanan pemimpin. Artikel ini mengulas secara mendalam bagaimana refleksi nilai-nilai Pancasila dalam sosio-politik Indonesia dapat menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan pada tahun 2025.

Apa Itu Refleksi Nilai-Nilai Pancasila?

Pengertian Refleksi Nilai Pancasila

Refleksi nilai-nilai Pancasila adalah proses meninjau ulang, memahami secara kritis, dan menerapkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan nyata, khususnya dalam praktik sosial dan politik. Hal ini mencakup penghayatan lima sila dalam perumusan kebijakan publik, perilaku elite politik, dan sistem pemerintahan secara luas.

Menurut Prof. Kaelan, guru besar filsafat UGM, “Pancasila tidak sekadar teks normatif, tapi pedoman praksis yang harus hadir dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa.”

Lima Nilai Pancasila dan Relevansinya dalam Sosio-Politik Indonesia

✅Ketuhanan Yang Maha Esa: Moralitas Politik dan Etika Publik

Dalam politik, prinsip Ketuhanan seharusnya mencerminkan integritas moral, anti-korupsi, dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat. Namun praktiknya, kita masih menyaksikan politik transaksional, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kritik Sosial: Banyak pemimpin menggunakan agama sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai sumber nilai etika. Ini mencederai makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang semestinya menumbuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

✅Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Perlindungan Hak Asasi

Nilai ini mengedepankan keadilan sosial, perlakuan yang setara di depan hukum, serta kepedulian terhadap kelompok rentan. Sayangnya, kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, kriminalisasi aktivis, dan diskriminasi minoritas agama masih kerap terjadi.

Contoh Aktual: Perlakuan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan masih ditemukan di berbagai wilayah. Ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan beradab dalam sila kedua.

✅Persatuan Indonesia: Mengatasi Polarisasi Sosial

Sila ini menekankan pentingnya persatuan di atas kepentingan politik atau golongan. Namun realitas politik identitas dan polarisasi ideologi masih kuat, khususnya menjelang pemilu.

Kritik Konstruktif: Pemerintah belum maksimal dalam memfasilitasi ruang dialog antar kelompok yang berbeda. Media sosial justru menjadi arena adu domba dan disinformasi.

✅Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini mestinya mendorong keterbukaan, deliberasi publik, dan partisipasi rakyat dalam keputusan politik. Namun, demokrasi prosedural sering mengabaikan suara masyarakat akar rumput.

Contoh Konkret: Pembentukan UU kontroversial seperti UU Cipta Kerja dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, menandakan minimnya semangat musyawarah.

✅Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Distribusi Ekonomi yang Adil

Sila kelima merupakan cermin dari keadilan ekonomi dan sosial. Namun kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antara elite dan masyarakat miskin, semakin mencolok.

Data Penting: Menurut BPS (2024), rasio gini Indonesia berada di angka 0,391 - masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Kritik Terhadap Kondisi Sosio-Politik Indonesia Saat Ini

✅Maraknya Korupsi dan Oligarki Politik

Meskipun pemberantasan korupsi terus digencarkan, kenyataannya kasus korupsi dana bansos, hibah, dan proyek infrastruktur masih terjadi. Oligarki politik, yakni kekuasaan yang terkonsentrasi di segelintir elite ekonomi-politik, memperburuk situasi.

“Reformasi tidak menyentuh akar masalah jika oligarki tidak dikendalikan,” ujar Prof. Jeffrey Winters, ahli politik dari Northwestern University.

✅Lemahnya Supremasi Hukum

Hukum masih sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak kasus keadilan sosial yang tak tuntas karena intervensi politik.

Contoh: Penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Tragedi Semanggi dan Wamena belum mendapatkan keadilan penuh.

✅Demokrasi yang Terkikis

Indeks demokrasi Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pembungkaman kebebasan pers, pemidanaan aktivis, hingga manipulasi opini publik lewat buzzer merusak esensi demokrasi deliberatif.

Solusi Refleksi Pancasila Menuju Indonesia Bersih dan Berkeadilan 2025

✅Pendidikan Politik Berbasis Nilai Pancasila

Pemerintah harus mendorong edukasi politik yang membangun karakter, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memahami makna demokrasi yang berkeadilan.

✅Penegakan Hukum yang Netral dan Tegas

Institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri harus independen dan tidak tunduk pada tekanan politik. Penguatan pengawasan publik menjadi kunci.

✅Reformasi Partai Politik

Partai harus membuka ruang partisipasi kader muda, bersih dari politik uang, dan menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman rekrutmen calon legislatif.

✅Mendorong Kepemimpinan Etis dan Transparan

Pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata akan menjadi role model rakyat. Pemilu 2024 dan 2029 harus dijadikan momentum untuk memilih pemimpin berintegritas dan visioner.

Contoh Penerapan Nilai Pancasila dalam Kebijakan Nyata

-Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat mencerminkan semangat keadilan sosial.

-BLT dan bantuan sosial berbasis data terpadu adalah langkah menuju kebijakan ekonomi inklusif.

-RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang mulai dibahas kembali, menjadi simbol kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kesimpulan: Refleksi Nilai-Nilai Pancasila Harus Dihidupkan Kembali

Refleksi nilai-nilai Pancasila dalam sosio-politik Indonesia bukanlah nostalgia semata, tetapi menjadi kebutuhan fundamental dalam menjawab tantangan bangsa hari ini. Untuk mewujudkan Indonesia bersih dan berkeadilan 2025, kita membutuhkan perubahan paradigma dari elite politik hingga masyarakat sipil.

Seperti dikatakan Bung Karno, “Pancasila adalah jiwa kita, bukan sekadar hiasan konstitusi.”

Penutup:

Melalui refleksi nilai-nilai Pancasila dalam sosio politik Indonesia, kita dapat menyusun ulang struktur pemerintahan yang lebih berintegritas, sistem hukum yang berkeadilan, dan hubungan sosial yang penuh empati dan kesetaraan. Ini adalah pijakan penting untuk mewujudkan Indonesia bersih dan berkeadilan 2025 yang kita cita-citakan bersama.

Publisher/Penulis:[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]