Ratusan Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Copot Kapolri Usai Adanya Korban Driver Ojol Oleh Rantis Brimob
 |
| (Ilustrasi 3D Kapolri dan aksi demo mahasiswa terbaru) |
“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” tulis pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil, Jumat (29/8/2025).
Baca Berita Lainnya: Tragedi Demo DPR 28 Agustus: Komnas HAM Soroti Pembatasan Informasi, Penangkapan Massal, dan Korban Jiwa
Desakan Reformasi Polri dan Investigasi Independen
Koalisi yang terdiri dari 213 organisasi seperti YLBHI, ICW, KontraS, ICJR, LBH Jakarta, LBH Surabaya, IJRS, dan PBHI menilai insiden itu bukan sekadar kecelakaan, melainkan kejahatan negara. Mereka menuntut Presiden Prabowo membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam aksi tersebut.
Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, menegaskan, “Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan. Sudah saatnya Kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power.”
Selain itu, koalisi juga menuntut pemerintah menghentikan pola represif aparat terhadap demonstrasi serta menarik mundur pasukan TNI/Polri yang dianggap menghalangi kebebasan berekspresi masyarakat.
Gelombang Solidaritas Meluas ke Daerah
Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan memicu aksi solidaritas di berbagai daerah. Di Kota Malang, ribuan mahasiswa dan driver ojol turun ke Alun-alun Merdeka pada Jumat (29/8/2025) sore.
Seorang driver ojol bernama Fauzi mengatakan aksi ini lahir dari kesadaran penuh, bukan rekayasa.
“Kita berangkat dari rasa solidaritas untuk menyuarakan keadilan bagi rekan seprofesi maupun masyarakat sipil yang mengalami kekerasan aparat.”
Fauzi juga menegaskan bahwa kasus ini mengulang tragedi Kanjuruhan.
“Kalau Kapolri punya rasa malu, harusnya bersiap mengundurkan diri dengan jiwa kesatria. Pertama tragedi Kanjuruhan, kedua tragedi ojol, ini bukti kegagalan kepemimpinan.”
Data Kekerasan Aparat: 55 Warga Tewas Setahun
Dalam catatan koalisi, sepanjang Juli 2024 – Juni 2025, tercatat 55 warga sipil tewas akibat kekerasan aparat. Beberapa di antaranya termasuk kasus Gamma di Semarang dan Afif Maulana di Padang.
Koalisi menilai diamnya pemerintah dan DPR menunjukkan lemahnya kepemimpinan demokratis. “Diamnya pemerintah sama dengan memberikan restu. Bahkan, patut dicurigai ini strategi negara membungkam kritik,” tulis mereka.
Identitas Anggota Brimob yang Diamankan
Usai insiden tragis ini, tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya diamankan dan diperiksa Propam Polri. Berikut identitasnya:
-Kompol C (Komisaris Polisi)
-Aipda M (Ajun Inspektur Polisi Dua)
-Bripka R (Brigadir Polisi Kepala)
-Briptu D (Brigadir Polisi Satu)
-Bripda M (Brigadir Polisi Dua)
-Bharaka Y (Bhayangkara Kepala)
-Bharaka D (Bhayangkara Kepala)
Tuntutan Koalisi: Dari Copot Kapolri Hingga Agenda Reformasi
Selain pencopotan Kapolri, koalisi menuntut DPR memperkuat akuntabilitas serta mendesak partai politik menindak anggota yang memicu kemarahan publik.
Tuntutan lain mencakup:
-Reformasi sistemik Kepolisian RI.
-Pembentukan tim investigasi independen.
-Pengadilan transparan terhadap pelaku lapangan dan aktor intelektual.
Pemenuhan aspirasi publik terkait lapangan kerja, pembatalan RKUHAP, dan penghentian proyek strategis yang merusak lingkungan.
“Tanpa perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tirani dalam kemasan baru,” tegas pernyataan koalisi.
Publisher:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
