Kasus Keracunan MBG 2025: Pemerintah Tutup Dapur Bermasalah, Presiden Prabowo Instruksikan Rekrut Chef Terlatih
 |
| (Ilustrasi 3D realistis Presiden Prabowo tutup dapur bermasalah kasus keracunan MBG 2025) |
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan penutupan ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus evaluasi pemerintah.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat. Setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memperketat proses sterilisasi peralatan dan sanitasi air.
Baca Berita Lainnya: DPR Setuju Revisi UU BUMN: Kementerian BUMN Resmi Diganti Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN)
Data Kasus Keracunan MBG 2025
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan laporan resmi terkait sebaran kasus keracunan MBG:
6 Januari – 31 Juli 2025: 2.391 dapur MBG beroperasi, dengan 24 kasus keracunan.
1 Agustus – 27 September 2025: bertambah 7.244 dapur MBG, dengan 47 kasus keracunan.
Sebagian besar kasus terjadi pada dapur MBG yang baru beroperasi.
“Data menunjukkan kasus banyak dialami SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” jelas Dadan.
Presiden Prabowo Ambil Langkah Cepat
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan agar BGN merekrut chef terlatih dan meningkatkan standar tata kelola dapur MBG.
Dalam siaran resmi BGN, Presiden menekankan setiap dapur MBG wajib dilengkapi fasilitas modern:
-Alat sterilisasi ompreng/food tray
-Filter air bersih
-CCTV yang terhubung ke pusat pengawasan
-Alat rapid test makanan
Prabowo menegaskan langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Upaya ini untuk memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya,” tulis siaran BGN.
Jumlah Korban Terus Bertambah
Kasus paling besar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dengan 1.333 korban keracunan per Minggu (28/9/2025). Pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut total 6.452 anak menjadi korban keracunan MBG hingga 21 September 2025.
Presiden Prabowo menilai hal ini sebagai masalah besar, namun meminta semua pihak tidak mempolitisasi insiden tersebut.
“Untuk memberi makan sekian juta anak pasti ada hambatan. Ini masalah besar, tapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik. Tujuan MBG adalah membantu anak-anak kita yang kesulitan makan,” tegasnya.
Evaluasi Tata Kelola MBG dan Kritik Publik
Selain langkah cepat dari pemerintah, sejumlah pihak juga melontarkan kritik.
JPPI menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah menjadi penyebab utama kasus keracunan massal. Mereka mendesak agar program MBG dihentikan sementara.
Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, melalui Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc, menyebut kejadian ini sebagai indikasi kegagalan sistemik dalam pengolahan dan distribusi makanan. Ia menekankan pentingnya audit rutin, pelatihan berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar standar keamanan pangan.
Harapan Ke Depan
Kasus keracunan MBG 2025 menjadi pelajaran penting dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Penutupan dapur bermasalah, perekrutan chef terlatih, hingga pengadaan fasilitas higienitas modern diharapkan mampu memperkuat standar keamanan pangan.
Jika tata kelola diperbaiki, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap bisa menjadi solusi untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tanpa menimbulkan risiko kesehatan.wo Instruksikan Rekrut Chef Terlatih
Publisher:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
