Prabowo Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Tim Investigasi Independen Logis, Penarikan TNI Masih Debatable

Presiden Prabowo menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia sebut tim investigasi independen masuk akal, sementara penarikan TNI masih bisa diperdebatkan.

(Ilustrasi 3D realistis Prabowo Subianto dengan latar 17+8 tuntutan rakyat dan aksi massa)

PortalJatim24.com - Berita Terkini - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi langsung gelombang demonstrasi yang membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, sejumlah poin tuntutan tersebut cukup masuk akal, sementara sebagian lainnya masih perlu diperdebatkan.

“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (7/9/2025).

Baca Berita Lainnya: Dominasi Artis dan Kualitas DPR Disorot: Yusril Ihza dan Politisi PKS Desak Revisi UU Pemilu Segera

Soal Tim Investigasi Independen

Salah satu poin yang paling disorot adalah desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan. Prabowo menilai tuntutan ini logis dan layak dibicarakan lebih lanjut.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” tegas Prabowo.

Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil Masih Bisa Diperdebatkan

Namun, Prabowo memberikan pandangan berbeda terhadap tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil. Menurutnya, peran TNI juga penting dalam menjaga masyarakat dari ancaman.

“Jadi terorisme itu ancaman, membakar atau membuat kerusuhan juga ancaman. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” jelasnya.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Koalisi Sipil sebelumnya merumuskan 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam sepekan hingga 5 September 2025, serta 8 tuntutan tambahan yang diberi tenggat setahun setelahnya.

Beberapa poin utama antara lain:

-Penarikan TNI dari pengamanan sipil

-Pembentukan tim investigasi kasus Affan Kurniawan dan korban aksi demonstrasi 25–31 Agustus

-Transparansi anggaran DPR dan penghentian kenaikan fasilitas dewan

-Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan

-Reformasi besar-besaran di tubuh DPR, partai politik, hingga aparat keamanan

-Sahkan RUU Perampasan Aset dan tinjau ulang kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan rakyat

Jalan Dialog Terbuka

Dengan respons ini, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintah terbuka terhadap dialog bersama rakyat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang disuarakan melalui demonstrasi.

“Saya kira banyak tuntutan itu normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” pungkasnya.

Publisher:

[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]