Terancam Drop Out, 10 Ribu Mahasiswa PTS Di Surabaya Akan Dibantu Lewat Skema Baru Beasiswa Pemuda Tangguh
 |
| (Ilustrasi 3D Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahas skema Beasiswa Pemuda Tangguh) |
PortalJatim24.com - Berita Terkini - Sebanyak 10 ribu mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Surabaya terancam drop out (DO) akibat kesulitan membayar biaya kuliah. Sebagian di antaranya menunggak Uang Kuliah Tunggal (UKT), bahkan ada mahasiswa yang telah lulus namun masih menyisakan tunggakan administrasi.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pembenahan besar-besaran terhadap skema Beasiswa Pemuda Tangguh, termasuk memperluas sasaran penerima dan memperketat validasi data agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Baca Berita Lainnya: PBNU Akhiri Gejolak Internal, Pulihkan Jabatan Gus Yahya dan Tegaskan Soliditas, Siap Gelar Harlah ke-100 NU
Evaluasi Pemkot: Mahasiswa Miskin Justru Banyak di PTS
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sebelumnya belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Anak-anak dari desil ekonomi 1 sampai 5, kelompok keluarga kurang mampu, ternyata banyak yang berada di PTS. Ini menjadi perhatian serius agar mereka tetap bisa menyelesaikan pendidikan tinggi,” ujar Eri, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, banyak mahasiswa berprestasi yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) akhirnya melanjutkan kuliah di PTS, namun terkendala biaya. Kondisi tersebut berpotensi menggagalkan upaya pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Pemkot Surabaya Gandeng PTN dan PTS Lewat MoU
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PTN dan PTS, guna memperkuat pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa.
Melalui skema ini, seluruh UKT penerima beasiswa akan menjadi urusan langsung antara Pemkot dan pihak kampus, sehingga mahasiswa tidak lagi dibebani biaya kuliah.
“Yang terpenting, anak-anak Surabaya tetap bisa menempuh pendidikan tinggi secara gratis. UKT penerima beasiswa menjadi urusan pemerintah kota dengan perguruan tinggi,” tegas Eri.
Fokus utama program ini adalah memastikan mahasiswa tidak hanya lulus, tetapi juga mampu bekerja dan mengubah taraf hidup keluarganya.
Baca Juga: MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Soroti Peran Israel dan Dianggap Tak Berpihak pada Palestina
Perluasan Sasaran Beasiswa untuk Mahasiswa PTS
Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Surabaya, Eringgo Perkasa, menjelaskan bahwa perluasan skema beasiswa ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2026.
“Selama ini bantuan banyak menyasar PTN. Namun setelah dihitung, warga Surabaya di desil 1 sampai 5 justru banyak berkuliah di PTS,” kata Eringgo.
Dari 27 PTS di Surabaya, tercatat lebih dari 15 ribu mahasiswa berasal dari kelompok ekonomi rentan. Oleh karena itu, Pemkot mengalokasikan bantuan pendidikan bagi 23.820 mahasiswa dengan total anggaran sekitar Rp191 miliar, tanpa membedakan PTN atau PTS.
Syarat utama penerima adalah ber-KTP Surabaya dan masuk kategori keluarga miskin atau pra-miskin.
Temuan Ketidaksesuaian Data dan Jalur Mandiri
Dalam proses evaluasi, Pemkot Surabaya menemukan sejumlah ketidaksesuaian data penerima beasiswa. Meski Perwali mengatur jalur prestasi sebagai dasar pemberian beasiswa, beberapa mahasiswa justru lolos melalui jalur mandiri.
“Kami menemukan ada anak mantan pejabat atau pensiunan yang datanya ditulis tidak bekerja, padahal memiliki penghasilan dan aset. Ada juga manipulasi data penghasilan orang tua,” ungkap Eri.
Data tahun 2025 menunjukkan, dari 5.168 penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, sebanyak 880 mahasiswa atau sekitar 17 persen berasal dari jalur mandiri.
Ke depan, MoU dengan perguruan tinggi akan menegaskan bahwa jalur prestasi (SNBP/SNBT) menjadi jalur utama yang eligible, sementara jalur mandiri tidak lagi menjadi dasar pemberian beasiswa. Namun, mahasiswa yang terlanjur masuk jalur mandiri dan terbukti tidak mampu tetap akan dibiayai hingga lulus.
Baca Juga: Sengketa Tanah Nenek Herlina, Polda Jatim Periksa Saksi RT, RW hingga BPN Dugaan Pemalsuan Dokumen.
Komitmen Transparansi dan Perbaikan Sistem
Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya memperbaiki seluruh sistem beasiswa agar adil, transparan, dan tepat sasaran. Sinkronisasi data antara kampus dan Pemkot akan dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi.
“Kami ingin memastikan negara benar-benar hadir untuk warga yang tidak mampu. Pendidikan tinggi harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru menjerat,” tegas Eri.
Program ini juga menjadi bagian dari target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana yang terus dikawal Pemkot Surabaya.
DPRD dan PTS Dukung, Minta Skema Transisi Jelas
Perluasan beasiswa ini mendapat dukungan dari DPRD Surabaya. Namun, anggota Komisi D Johari Mustawan mengingatkan agar mahasiswa penerima lama tidak dirugikan akibat perubahan kebijakan.
“Perluasan itu baik, tapi transisinya harus adil. Mahasiswa penerima lama yang sudah dijanjikan beasiswa sampai lulus tidak boleh terputus,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Budi Endarto menilai kebijakan ini sebagai langkah berani dan strategis.
“Mahasiswa dari keluarga miskin memang melimpah di PTS. Ini bisa menjadi gerakan revolusioner untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Dengan skema baru ini, Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi mahasiswa yang gagal meraih gelar sarjana hanya karena keterbatasan ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial.
Publisher/Red:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
