ICW Dan PEPS Sebut 24 Proyek di IKN Diduga Terjadi Korupsi, Desak Pemeriksaan Menyeluruh

(Ilustrasi tikus berdasi simbol korupsi di proyek jalan tol IKN Kalimantan Timur)

PortalJatim24.com - Berita Terkini - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai salah satu penyebab melemahnya perekonomian nasional. Ia menilai proyek senilai Rp466 triliun itu terlalu membebani APBN dan berpotensi sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Anthony secara khusus menyoroti proyek jalan tol di kawasan IKN yang dinilainya tidak transparan. Ia mendesak agar proyek tersebut segera diaudit secara menyeluruh mengingat indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran.

“Diduga banyak unsur koruptif dalam kebijakan pemindahan ibu kota. Proyek-proyek strategis seperti jalan tol perlu diperiksa lebih lanjut,” tegas Anthony saat diwawancara dalam podcast EdShareOn, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga: Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN Dibongkar Bareskrim, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

ICW Ungkap 24 Proyek di IKN Sarat Masalah

Pernyataan Anthony diperkuat oleh temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada pertengahan 2024. ICW mencatat sedikitnya 24 proyek di IKN berpotensi mengandung kecurangan, dengan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun. Proyek jalan tol menjadi salah satu yang paling mencolok dan dianggap rawan penyimpangan.

ICW juga mengungkap kekhawatiran para investor asing terhadap lemahnya jaminan bebas korupsi di lingkungan proyek IKN, yang dikhawatirkan akan menghambat penanaman modal.

Proyek IKN Dianggap Tidak Masuk Akal dan Tidak Rasional

Menurut Anthony, pembangunan IKN yang dilakukan di tengah hutan menjadi faktor logistik dan tata ruang yang berat. Ia meragukan target penyelesaian yang dipatok pemerintah dalam waktu singkat.

“Di Kelapa Gading saja butuh 20 tahun untuk dihuni, apalagi di tengah hutan seperti IKN. Bagaimana mungkin dalam 5 tahun sudah bisa ditinggali?” kritiknya.

Komitmen Politik Jadi Tantangan Utama IKN

Anthony mengakui, dalam jangka panjang, IKN mungkin bisa berkembang—tetapi hanya jika ada komitmen pembangunan jangka panjang selama puluhan tahun. Tanpa konsistensi lintas pemerintahan, proyek ini menurutnya akan berakhir sebagai proyek mimpi.

“Siapa yang sanggup bangun kota selama 50 tahun terus-menerus? Tidak ada jaminan politik untuk itu,” tambahnya.

Saran PEPS: Fokus ke Ekonomi Nyata dan Lapangan Kerja

Sebagai solusi, Anthony menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan-kebijakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ia juga menekankan pentingnya ruang kritik dalam demokrasi.

“Kami hanya menyampaikan pikiran untuk memperbaiki ekonomi. Diterima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting, ada kritik konstruktif,” pungkasnya.

Baca Juga: Kejari Jombang Jerat Eks Pimpinan BPR Bank UMKM dan Dirut Perumda Panglungan Kasus Korupsi Kredit Bodong  

 Publisher:[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]