KPK Telusuri Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, Sampling 15.000 Titik di Seluruh Indonesia
 |
| (Ilustrsasi 3D realistis SPBU Pertamina diperiksa KPK terkait dugaan korupsi digitalisasi di 15.000 titik seluruh Indonesia) |
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keandalan perangkat digital yang digunakan dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut, termasuk electronic data capture (EDC) dan automatic tank gauge (ATG) dua sistem utama dalam digitalisasi transaksi dan pengukuran stok bahan bakar minyak (BBM).
“Penyidik akan melakukan sampling dan pengecekan keandalan mesin-mesin EDC yang diadakan dalam program digitalisasi di Pertamina,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurut Budi, pengecekan lapangan ini penting untuk memastikan apakah perangkat digitalisasi SPBU benar-benar berfungsi sesuai spesifikasi teknis, serta untuk mengidentifikasi indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Baca Berita Lainnya: DKPP Jatuhkan Sanksi Keras kepada Ketua dan Anggota KPU, DPR Siap Panggil untuk Klarifikasi Kasus Sewa Jet Pribadi
Dari Penyelidikan ke Penyidikan: Perjalanan Panjang Kasus
Kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina pertama kali diselidiki oleh KPK pada pertengahan 2024. Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, statusnya meningkat ke tahap penyidikan pada September 2024.
Langkah hukum ini diperkuat dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang dimulai sejak 20 Januari 2025, dan berlanjut hingga KPK menetapkan tiga tersangka pada 31 Januari 2025.
“Proses penyidikan telah memasuki tahap akhir dan sedang dilakukan penghitungan kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” jelas Budi.
Hingga Agustus 2025, KPK dan BPK RI terus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Penyidik berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga seluruh pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Sosok Elvizar dan Dugaan Proyek Ganda
Salah satu tersangka yang menjadi sorotan publik adalah Elvizar (EL), Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Elvizar diduga berperan penting dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina, sekaligus terlibat dalam kasus terpisah terkait pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020-2024.
Elvizar sempat menjabat sebagai Direktur PCS pada periode pelaksanaan proyek Pertamina dan kemudian naik menjadi Direktur Utama PCS saat proyek pengadaan EDC di BRI berlangsung.
Keterlibatan Elvizar di dua proyek strategis tersebut menambah kompleksitas penyidikan karena kedua kasus sama-sama berkaitan dengan pengadaan sistem digital berbasis transaksi elektronik.
Baca Berita Lainnya: Terbaru Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Usut Skandal Korupsi Ekspor Limbah Sawit POME
Digitalisasi SPBU: Program Transparansi yang Berujung Masalah
Program digitalisasi SPBU Pertamina awalnya digagas untuk menciptakan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam sistem distribusi serta transaksi BBM nasional. Melalui teknologi EDC dan ATG, Pertamina berharap dapat memantau stok BBM secara real-time dan menekan potensi kecurangan di lapangan.
Namun, proyek yang melibatkan ribuan titik SPBU di seluruh Indonesia ini justru menjadi sorotan setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan perangkat digital.
“Tujuan utama penyidikan ini bukan hanya menindak, tetapi juga memastikan perbaikan sistem agar praktik korupsi serupa tidak terulang,” tegas Budi.
KPK menilai, proyek digitalisasi SPBU merupakan bagian penting dari upaya reformasi digital di sektor energi. Karena itu, penyidikan yang sedang berlangsung juga bertujuan memperkuat tata kelola korporasi Pertamina serta memastikan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan teknologi publik.
Langkah KPK dan Harapan Publik
Langkah KPK melakukan sampling terhadap ribuan SPBU di seluruh Indonesia dianggap krusial untuk memastikan apakah sistem EDC dan ATG benar-benar terpasang dan berfungsi sesuai standar. Hasil dari investigasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk penetapan kerugian negara dan proses penuntutan lanjutan.
Publik kini menunggu hasil akhir penyidikan yang disebut sudah mendekati tahap penyelesaian. KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta menutup celah praktik korupsi dalam pengadaan sistem digital di lingkungan BUMN energi.
Momen Penting Reformasi Tata Kelola Digital
Kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina menjadi ujian penting bagi sistem pengawasan digitalisasi proyek pemerintah. Di satu sisi, program ini bertujuan memperkuat transparansi dan efisiensi, namun di sisi lain membuka ruang baru bagi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Melalui kerja sama antara KPK dan BPK RI, penyidikan diharapkan menghasilkan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola proyek berbasis digital di sektor publik, sehingga ke depan, inovasi teknologi benar-benar digunakan untuk kemajuan, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Publisher/Red:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
