KAI Siap Bantu KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, PDIP Sebut Tiga Kali Peringatkan Jokowi
 |
| (Ilustrasi 3D realistik KAI bantu KPK ungkap dugaan korupsi proyek kereta cepat) |
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2025, Bobby menegaskan bahwa KAI siap memberikan semua data dan kesaksian yang diperlukan oleh penyidik KPK.
“Kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK,” ujarnya.
Bobby juga menegaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), sebagai pelaksana proyek, tetap patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.
“Kami patuh dan taat kepada hukum,” kata dia.
Baca Berita Lainnya: Viral Oknum ASN Pemkot Pasuruan Ditahan Polres Probolinggo Kota atas Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur
KPK Fokus pada Penelusuran Unsur Tindak Pidana Korupsi
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaganya tengah melakukan penyelidikan awal untuk memastikan adanya unsur tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Kami menelusuri, menemukan peristiwanya dulu. Jadi, dalam proses penyelidikan ini, kami masih berfokus di situ. Kegiatan-kegiatan penyelidikan masih terus dilakukan,” jelas Budi.
Meski demikian, Budi menolak menjelaskan secara rinci perkembangan penyelidikan dan potensi pihak yang terlibat. Ia hanya menegaskan bahwa tim masih terus mendalami dugaan korupsi tersebut.
Menurutnya, proses pengusutan dimulai dari informasi yang diterima KPK, baik dari masyarakat maupun lembaga lain.
“Setiap penanganan perkara bisa berangkat dari pengaduan masyarakat atau dari case building yang dilakukan oleh KPK,” ujarnya.
Budi menjelaskan bahwa case building dilakukan berdasarkan data lintas lembaga seperti PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum lain. Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi tambahan untuk segera melapor agar membantu memperkaya bukti dan keterangan dalam penyelidikan.
Kasus Korupsi Proyek Whoosh Sudah Masuk Tahap Penyelidikan
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa perkara dugaan korupsi proyek kereta cepat sudah masuk tahap penyelidikan resmi.
Namun demikian, Asep belum bersedia membeberkan secara detail terkait modus atau pola dugaan korupsi yang sedang ditelusuri.
“Untuk modusnya masih kami dalami,” singkatnya.
Baca Juga: Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Mantan Bupati Situbondo Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun Penjara
Polemik dan Kritik PDIP atas Proyek Kereta Cepat Whoosh
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi polemik mengenai pembiayaan dan urgensi proyek Kereta Cepat Whoosh.
Dalam pernyataannya di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu, 1 November 2025, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sudah mempertanyakan urgensi pembangunan kereta cepat dibandingkan kebutuhan mendasar rakyat.
“Ibu Mega berulang kali menyampaikan, apakah rakyat benar-benar memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto.
Menurut Hasto, kebutuhan rakyat seharusnya difokuskan pada hal-hal seperti pendidikan, bendungan bagi petani, penyediaan pupuk, dan riset nasional.
“Kebutuhan-kebutuhan rakyat itu jauh lebih penting, apalagi saat itu ada perubahan kebijakan dari tidak adanya jaminan negara menjadi ada jaminan negara,” ujarnya.
PDIP Usulkan Alternatif: Double Track Kereta Api Nasional
Hasto menambahkan bahwa Megawati Soekarnoputri sempat mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) untuk memperkuat jaringan transportasi nasional daripada membangun kereta cepat.
“Proses penguasaan teknologi akan lebih hebat kalau dikerjakan oleh anak bangsa sendiri. Ibu Mega dulu mengusulkan agar lebih baik membangun double track kereta api,” ungkapnya.
Hasto juga menyoroti bahwa pembangunan transportasi publik berbasis kebutuhan rakyat jauh lebih prioritas. Ia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek geologis Kota Bandung dan kawasan perkebunan Walini yang terdampak proyek tersebut.
“Paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu seharusnya dikedepankan. PDIP sudah memberi masukan tiga kali terkait proyek ini,” tuturnya.
KPK dan Pemerintah Didorong Transparan
KPK kini diharapkan bersikap transparan dan profesional dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat ini. Publik menanti hasil penyelidikan untuk memastikan apakah benar terjadi penyimpangan dana atau mark-up dalam proyek senilai triliunan rupiah tersebut.
Di sisi lain, langkah KAI yang siap membuka data dan mendukung KPK dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel.
Kesimpulan
Penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi perhatian besar publik karena menyangkut proyek transportasi strategis nasional.
Dukungan KAI terhadap KPK menjadi sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur.
Sementara itu, kritik PDIP menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Publisher/Red:
[Tim Redaksi portaljatim24.com (AZAA/KK)]
